Labeling politisi busuk biasanya dilekatkan pada seorang anggota legislatif yang kelakuannya tidak sesuai dengan harapan-harapan publik. Sedangkan bagi kader-kader partai politik yang belum duduk di kursi wakil rakyat masih dianggap “bersih” dari dosa-dosa politik. Hal ini sangat tidak adil karena setiap calon anggota legislatif (caleg) yang diusung oleh partai politik baik yang sudah menjabat sebagai anggota dewan ataupun belum, masing-masing mempunyai latar belakang – rekam jejak (track record) tersendiri.
Politisi busuk bukan cuma mereka yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi atau yang sudah terbukti menyandang gelar baru sebagai koruptor pasca palu hakim diketuk di persidangan. Mereka yang bukan koruptor, definisi politisi busuk itu sangat luas yaitu terkait semua hal yang tidak diingini oleh konstituen kepada seorang wakilnya yang telah dipilih dalam Pemilu.
Rakyat sebagai pemilih, tentunya punya harapan bahwa seorang anggota legislatif bisa mewakili dirinya, menampung aspirasinya dan merealisasikan apa saja yang bisa dirasakan bermanfaat. Lebih tragis lagi dalam setiap Pemilu digelar lima tahunan rakyat lupa mencatat prestasi para legislator yang dulu pernah mereka pilih. Bahkan politisi busuk bisa “membeli” suara rakyat dengan harta yang dikumpulkan saat menduduki jawabatan di parlemen.
Menyedihkan memang, tapi inilah cerminan poltik negeri ini yang kerap terjadi karena sudah terkondisi sedemikian rupa karena menyoal politisi busuk sama dengan menyoal semua aspek negeri ini. Alasannya bahwa kekuatan politik di negeri ini masih eksist menjadi panglima, sedangkan hukum hanya mengekor menjadi prajuritnya.
Kecerdasan dalam menilai dan memilih menjadi syarat wajib bagi rakyat, untuk memberangus Politisi Busuk kembali duduk di parlemen. Awas Politisi Busuk !!! (Redaksi)
0 Komentar
.jpg)
.jpg)
