Dalam orasinya mahasiswa ada dua poin penting yang ingin disampaikan pertama menolak atau menunda pembangunan bandara sebelum infrastruktur jalan khususnya didaerah pedesaan diperbaiki, karena masyarakat kecil tidak butuh bandara yang bagus tapi akses transportasi yang mulus. Dan point kedua berisi ajakan mengawal segala pembangunan yang ada dikabupaten Paser, agar tidak ada proyek-proyek siluman yang tidak jelas asas manfaatnya untuk masyarakat.
ujukrasa damai ini dimulai di persimpangan empat Jalan Jenderal Sudirman (dekat SPBU tana paser, red), kemudian diteruskan dengan melakukan long march ke Kantor DPRD Paser ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Paser H. Kaharuddin, SE dan perwakilan masing-masing Komisi DPRD.
Koordinator unjuk rasa, Sukran Amin dalam pertemuan yang difasilitasi Ketua DPRD Paser menyatakan kalau pembangunan bandara hanya sebagai bentuk gengsi pemerintah daerah, sementara itu kebutuhan dasar masyarakat yang ada didaerah pedesaan.
“Kita miris melihat kondisi beberapa jalan di desa kita yang nyaris tidak bisa dilalui Kendaraan bermotor, padahal jalan merupakan satu-satunya sarana untuk mobilitas ekonomi warga desa kita yang mayoritas berprofesi sebagai petani kelapa sawit,” ungkap Amin.
Selaku Ketua DPRD Paser dan wakil rakyat Paser, H. Kaharuddin mengaku memahami apa yang menjadi aspirasi mahasiswa. Kaharuddin juga menjelaskan kalau Pemkab Paser bersama DPRD Paser sebenarnya telah memprogramkan pembangunan poros jalan di seluruh desa yang ada di kabupaten Paser. Dimana program tersebut telah masuk dalam Perda Multiyears, dimana pembangunan akses jalan daerah pedesaan
dilaksanakan secara bertahap.
“Kita (DPRD, Red) bersama Pemkab telah mengalokasikan anggaran yang tidak kecil untuk pembangunan akses jalan didaerah pedesaan, dimana pembangunannya dilaksanakan bertahap dengan pola tahun jamak. Jadi tidak benar kalau kita tutup mata terhadap kondisi akses jalan yang ada di daerah pedesaan,”terang Kaharuddin. (sus)
0 Komentar
.jpg)
.jpg)
