Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paser Dra Hadijah, usai mengukuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKH yang berlangsung di Mataram, Nusa Tenggara Barat pekan lalu. Dikatakan Hadijah, PKH ini merupakan program BLT bersyarat, yang diharapkan bisa lebih tepat guna dan tepat sasaran.
Harapan Hadijah bisa jadi kenyataan Kementrian Sosial akan menempatkan tenaga pendamping di tiap kecamatan, yang secara fokus melakukan tugas pendampingan dan monitoring penerima bantuan tunai di kecamatan tempat ia bertugas. “Jadi Paser akan memilliki 10 pendamping dan seorang operator yang akan meng-update data RTSM,” kata Hadijah Jumat (31/5).
“Sama halnya dengan PKH di daerah lain, maka di Paser PKH menjadi tanggung jawab empat instansi pemerintah, yaitu, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan,” tutur mantan Camat Long Ikis dan Kabag Organisasi Setda ini.
Kehadirannya di Rakornas PKH Mataram pekan lalu juga didampingi Kabid Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Wahyu Trihening Atmanto, Kasubbag Keuangan Bappeda Chaidir Rustani dan Kasubbid Kesra Bappeda Abdul Kadir.
Karena program ini baru dimulai di Kabupaten Paser, Hadijah dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan PKH Provinsi Kalimantan Timur yang sudah berjalan lebih dahulu.
Sementara itu kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur H Bere Ali saat ditemui di sela-sela pemakaman istri Bupati Paser Hj Siti Aisyah, Rabu (29/5) lalu, menyatakan pihaknya akan selalu siap membantu jika ada pemerintah Kabupaten dan Kota yang ingin berkonsultasi. “Silakan datang, kami akan selalu membantu sepenuhnya agar PKH ini bisa berjalan di semua wilayah Kalimantan Timur,” kata Bere Ali mantap. (San)
0 Komentar
.jpg)
.jpg)
