Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi DPRD Paser antara
perwakilan warga desa Labuang Kallo, Dinas/instansi terkait, dan
perwakilan manajemen perusahaan, diruang rapat Bapekat, beberapa waktu
lalu (25/3), Komisi II DPRD Pasermendesak Dinas Kehutahan, Pertambangan
dan Energi (Dishutamben) Paser untuk segera menyelesaikan permasalahan
13 Julu warga Labuang Kallo yang diduga ditabrak Tagboat milik
perusahaan yang melakukan aktifitas di Teluk Apar.
Dalam pertemuan
yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut dicapai kesepakatan,
kalau Dishutamben Paser meminta waktu selama satu minggu terhitung besok
untuk menyelesaikan permasalahan rusaknya 13 Julu milik warga desa
Labuang Kallo.
Ketua Komisi II DPRD Paser H. Abdullah, meminta
kepada perusahaan dan dinas untuk memberi atensi khusus dalam
permasalahan ini, karena jika disepelekan akan akan berkembang menjadi
permasalahan yang serius. Dan bukan tidak mungkin akan berdampak pada
aktivitas perusahaan.
"Kita berharap dinas dan manajemen
perusahaan bisa segera menyelesaikan permasalahan ini, karena warga kita
yang ada di Labuang Kallo menggeantungkan hidupnya dari hasil julu.
Kita khawatirkan, jika tidak segera disikapi warga akan melakukan
tindakan atau aksi-aksi yang tidak diinginkan,"tegasnya.
Hal
senada juga diungkapkan oleh anggota komisi II lainnya, H. Amiruddin.
Menurut Amiruddin, Manajemen perusahaan dapat bersikap arif terhadap
permasalahan ini, karena biarbagaimanapun ada kewajiban perusahaan dalam
menyalurkan Coorporate Social Responbility (CSR) terhadap warga atau
masyarakat sekitar yang terkena dampak aktifitas perusahaan baik
langsung maupun tidak.
"Kalau di lihat dari tuntutan masyarakat,
saya rasa tidak memberatkan perusahaan. Karena tuntutannya satu julu
hanya Rp 8 juta, dan ini saya kira bisa dikondisikan melalui dana CSR
perusahaan,"bebernya. (Santo/LaCak)
Home »
Parlementaria
» Dewan Desak Dinas Selesaikan Permasalahan Julu Warga Labuang Kallo
Dewan Desak Dinas Selesaikan Permasalahan Julu Warga Labuang Kallo
Written By Unknown on Thursday, 6 June 2013 | 10:28
Labels:
Parlementaria

