Satpol PP Harus Kedepankan Pendekatan Persuasif dan Edukatif

Sebagai organ pemerintahan daerah, eksistensi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat strategis, Satpol PP sebagai pembantu kepala daerah menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Keberadaannya sebagai aparat perangkat daerah yang di samping tugasnya menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dipertegas dengan  PP No 6 Tahun 2010. Namun dalam menjalankan tugasnya seorang Satpol PP harus tetap mengedepankan Etika dan menghormati hak asasi manusia.

“Dalam menjalankan tugasnya Satpol PP tentunya memiliki standar operasional, yang tentu saja memperhatikan segala aspek kepentingan masyarakat. Maka kita memandang perlu adanya pemahaman tentang HAM, sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak berbenturan dengan permasalahan HAM,” ujar Eka Zuraedah, SH Kasubsi Desiminasi HAM, Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim saat ditemui usai memberikan pemaparan dalam acara Sosialisasi HAM bagi Satpol PP Paser diruang Sadurangas, beberapa waktu lalu (26/3).

Selain itu Eka juga mengatakan kalau  permasalahan yang dihadapi oleh Satpol PP memang begitu dilematis. Di satu sisi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satpol PP dituntut untuk profesional dengan menjunjung tinggi hukum, norma hak asasi manusia, norma agama dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Namun di sisi yang berbeda, dalam situasi dan kondisi di lapangan mengharuskan Satpol PP untuk melakukan tindakan represif yang pada gilirannya dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

 “Dalam kondisi seperti ini, maka sudah saatnya Satpol PP meninggalkan sikap-sikap yang bertentangan dengan HAM dan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif. Satpol PP perlu bertindak profesional dan mengedepankan kearifan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia,”beber Eka. (Santo/LaCak)